Pekanbaru, NagaNews.co – Ratusan mahasiswa dari aliansi DEMA STAI Al-Azhar Pekanbaru dan BEM STIE Riau menggelar aksi unjuk rasa di Gedung DPRD Provinsi Riau, Rabu (17/6). Mereka menyuarakan perlawanan terhadap berbagai persoalan nasional dan daerah yang dinilai semakin membebani rakyat.
Aksi ini dipicu oleh kegelisahan atas melemahnya nilai rupiah, lonjakan harga kebutuhan pokok, hingga opaqueness atau ketidakjelasan pengelolaan anggaran daerah. Mahasiswa menilai pemerintah pusat dan daerah sedang mengalami krisis keberpihakan terhadap rakyat kecil.
“Hari ini kami berdiri untuk mempertanyakan satu hal sederhana: masihkah negara berpihak kepada rakyatnya? Sebab yang kami lihat adalah rakyat yang semakin susah, sementara para pemegang kekuasaan justru semakin nyaman,” tegas Koordinator Lapangan, Noprianda Ramadhan, yang juga menjabat sebagai Presiden Mahasiswa STAI Al-Azhar.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Noprianda menyoroti ironi yang terjadi di tengah masyarakat. “Rakyat berjuang membeli beras dan membayar biaya pendidikan, namun yang muncul justru kabar pemborosan anggaran dan konflik politik. Ini bukan sekadar kelalaian, ini adalah kegagalan membaca penderitaan rakyat,” ujarnya dengan nada tegas.
Dalam orasi yang disampaikan, mahasiswa merumuskan sejumlah tuntutan, di antaranya:
1. Penghentian pemborosan anggaran negara dan transparansi APBD secara menyeluruh.
2. Penyelesaian defisit daerah serta pengusutan tuntas dugaan penyalahgunaan anggaran.
3. Kepastian stabilitas harga pangan dan transparansi alokasi anggaran beasiswa.
Tak hanya itu, Noprianda juga mengkritik gaya hidup elit politik yang dinilai semakin jauh dari realitas sosial. “Ketika rakyat dipaksa hidup hemat, sebagian pejabat justru mempertontonkan kemewahan. Ini ironi yang menyakitkan dan tidak boleh terus dianggap normal,” sesalnya.
Sementara itu, Koordinator Umum sekaligus Presiden Mahasiswa STIE Riau, Ahmad Adnan, menegaskan bahwa aksi ini bukan sekadar seremoni tahunan. “Mahasiswa tidak boleh diam ketika rakyat dipaksa menanggung beban kebijakan yang tidak berpihak pada mereka. Kami hadir untuk memastikan suara masyarakat tidak berhenti di jalanan, tetapi sampai ke para pengambil kebijakan yang menikmati mandat rakyat,” ujarnya.
Ahmad Adnan juga mengingatkan bahwa mahasiswa akan mengawal tuntutan ini hingga ada tindakan nyata dari pemerintah. “Aksi hari ini adalah awal dari pengawalan panjang. Kami akan terus mengawasi, mengevaluasi, dan mengingatkan. Sebab demokrasi tidak boleh hanya hidup saat pemilu, tetapi harus hadir dalam setiap kebijakan yang menyangkut nasib rakyat,” pungkasnya. (MS***)
Penulis : MS
Editor : Redaksi
