Jakarta, NagaNews.co – Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) terus memperkuat kolaborasi dengan Badan Gizi Nasional (BGN). Salah satu bentuk nyata sinergi tersebut adalah dengan menggelar Rapat Koordinasi Khusus yang melibatkan Kemendagri, BGN, dan seluruh pemerintah daerah (Pemda). Rapat berlangsung secara hibrida dari Ruang Sidang Utama (RSU) Kantor Pusat Kemendagri, Jakarta, Kamis (13/8/2026).
Dalam pengarahannya, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian mengingatkan bahwa kepala daerah memiliki sejumlah indikator kinerja utama yang harus dicapai, antara lain penurunan angka stunting, pengurangan angka kemiskinan—termasuk kemiskinan ekstrem—serta peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Menurut Mendagri, ketiga target tersebut dapat didorong melalui dukungan terhadap Program Makan Bergizi Gratis (MBG).
“Dengan adanya Program MBG, ketiga indikator ini terbantu. Kepala daerah akan sangat terbantu karena program makan bergizi gratis ini tidak membebani APBD, melainkan didukung APBN,” ujar Mendagri.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Ia pun mengajak para kepala daerah untuk memanfaatkan program ini guna menjawab berbagai tantangan di masyarakat. Apabila implementasi berjalan dengan baik, kepala daerah tidak hanya menuai dampak positif bagi wilayahnya, tetapi juga turut membuka lapangan kerja dan meningkatkan produksi di sektor pangan.
Mendagri menilai Program MBG berpotensi besar mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Dengan optimalisasi pelaksanaan, program ini akan menggerakkan rantai pasok, mulai dari produsen, petani, nelayan, hingga peternak. Bahkan, program ini dinilai mampu membantu pengendalian inflasi daerah melalui intervensi BGN dalam menyerap pasokan pangan setempat.
“Di daerah-daerah tertentu, beliau (Kepala BGN) bisa memberi instruksi, misalnya, ‘Beli ikan untuk SPPG,’ atau ‘Beli telur saat harga telur turun.’ Jadi manfaatnya sangat banyak, rekan-rekan pemerintah daerah. Kita harus dukung,” sambungnya.
Pada kesempatan yang sama, Mendagri juga mengajak Pemda untuk berkolaborasi secara aktif mendukung pelaksanaan MBG. Terlebih, keterlibatan Pemda dalam program tersebut telah diatur dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 115 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Program Makan Bergizi Gratis.
Sejalan dengan itu, Kemendagri menegaskan komitmennya melalui penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kemendagri, Teguh Setyabudi, dan Sekretaris Utama BGN, Lili Khamiliyah. Prosesi penandatanganan tersebut disaksikan langsung oleh Mendagri dan Kepala BGN Sudaryono.
“Dengan kerja sama Dukcapil ini, kami sangat berharap dapat memberikan kontribusi signifikan bagi Program MBG BGN. Tidak hanya dari sisi kuantitatif—jumlah anak atau ibu penerima manfaat—tetapi juga secara kualitatif, yaitu mengetahui secara pasti siapa saja penerimanya,” tandas Mendagri.
Turut hadir dalam rapat tersebut Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Ribka Haluk, Bima Arya Sugiarto, dan Akhmad Wiyagus, serta sejumlah pejabat di lingkungan Kemendagri. Dari pihak BGN, hadir Kepala BGN Sudaryono, Wakil Kepala BGN Agustina Arumsari, Wakil Kepala BGN Trenggono, beserta jajaran terkait. Rapat koordinasi ini juga diikuti secara virtual oleh seluruh pejabat di lingkungan Pemda. (MS**)
Keterangan Foto : Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian saat memimpin Rapat Koordinasi Khusus bersama BGN dan seluruh pemerintah daerah secara hibrida di Ruang Sidang Utama Kantor Pusat Kemendagri, Jakarta, Kamis (13/8/2026).
Penulis : MS
Editor : Redaksi
Sumber Berita : Puspen Kemendagri
