Jakarta, NagaNews.co — Ribuan petani dan pekerja lapangan kini diliputi kekhawatiran menantikan kepastian pembayaran dari PT Pemuka Sakti Manis Indah (PSMI). Hal ini merupakan dampak pemblokiran rekening PT PSMI oleh Kejati Lampung/Kejagung RI dalam rangka pemeriksaan perkara dugaan tindak pidana korupsi dalam penggunaan dan pemanfaatan kawasan hutan untuk perkebunan oleh PT PSMI pada areal PT Inhutani V di Provinsi Lampung, tepatnya di Register 44 Sungai Muara Dua.
Kekhawatiran para petani dan pekerja lapangan semakin memuncak karena mereka telah mengalami keterlambatan atau penundaan pembayaran berulang kali setiap awal bulan sejak Februari 2026, yaitu sejak penyidik Kejati Lampung melakukan pemblokiran terhadap seluruh rekening perusahaan.
Selama lebih dari 15 tahun, para petani bermitra dengan PT PSMI dengan jumlah yang terus bertambah setiap tahunnya, dan tidak pernah mengalami keterlambatan pembayaran. Kejadian tahun ini benar-benar membuat ribuan petani, pekerja, beserta anggota keluarganya menghadapi kendala keuangan untuk perawatan tanaman, pembayaran upah, pembelian saprodi, serta kebutuhan hidup sehari-hari, termasuk biaya pendidikan anak dan keperluan keluarga lainnya.
ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT
Bagi masyarakat di sekitar wilayah perkebunan PT PSMI, khususnya di Kecamatan Negara Batin, Pakuan Ratu, Negeri Besar, Bahuga, serta wilayah OKU Timur, Sumsel, keberadaan PT PSMI merupakan mesin penggerak ekonomi yang sangat besar manfaatnya. Sebelum perusahaan ini hadir, kehidupan masyarakat masih sangat tertinggal karena tidak ada sumber pendapatan, ditambah sulitnya akses transportasi dan fasilitas umum lainnya. Dengan hadirnya PSMI pada tahun 1990, daerah ini mulai terbuka, banyak masyarakat yang bekerja, dan sebagian masyarakat mendapatkan kompensasi pembayaran tanah atas pembebasan lahan yang diatur oleh pemerintah.
Ketua Umum Forum Suara Anak Lampung (FORSAL), M. Yani, menyampaikan bahwa kehadiran PT PSMI juga menjadi andalan bagi masyarakat untuk pembangunan sarana umum, seperti perbaikan jalan kampung, jembatan, sarana ibadah, sekolah, dan bantuan sosial lainnya. Bila ada bencana alam dan musibah lainnya, perusahaan pasti segera membantu. Bahkan pada masa Covid-19, perusahaan menyediakan APK bagi kampung-kampung serta RSUD Blambangan Umpu dan membagikan sembako bagi warga terdampak. Setiap Idul Adha, masing-masing kampung mendapatkan pembagian sapi kurban yang dapat dinikmati oleh warga.
“Ketenangan para petani dan pekerja lapangan dalam mengelola tanaman tebu masing-masing yang selama 15 tahun boleh dikatakan tidak ada gangguan, kini terusik dan dibayangi kekhawatiran kalau-kalau PSMI tidak dapat membayarkan hasil akhir panen mereka karena rekening yang masih diblokir oleh Kejagung RI. Hasil akhir musim tersebut merupakan pendapatan usaha yang selalu dinantikan untuk berbagai keperluan, terutama pembagian hasil kepada masing-masing anggota kelompok, biaya sekolah, memperbaiki rumah, memperluas usaha, serta sedikit menabung,” ujar M. Yani kepada media ini, Sabtu (31/10/2026).
“Sebagai Ketua Umum FORSAL, kami sangat prihatin dengan kendala yang dihadapi para petani dan pekerja yang notabene semuanya adalah masyarakat kita sendiri. Setiap hari kami bertemu dan berkumpul dengan mereka. Kami sangat bersyukur bahwa saudara-saudara kita itu sudah mempunyai penghasilan yang cukup memadai dan dapat meningkatkan kesejahteraan keluarga masing-masing,” jelasnya.
“Kini kami juga ikut risau bila hal ini berkepanjangan. Sangat berpotensi menimbulkan kerawanan sosial dalam skala luas yang akan merepotkan berbagai pihak, terutama aparat keamanan dan pemerintahan setempat,” tambahnya.
Menurut M. Yani, terhadap persoalan hukumnya sendiri, Ketua Umum FORSAL tidak bisa ikut campur terlalu jauh karena ini adalah ranah penegak hukum (Kejaksaan) yang perlu sama-sama dihormati. Sepanjang yang diketahui, karena sudah sangat lama berada di dekat tanah yang menjadi objek perkara, tanah tersebut adalah seluas ±1.000 Ha dalam kawasan hutan Register 44 yang ditanami tebu oleh PT PSMI sejak tahun 2007. Menurut pengakuan PT Inhutani V, tanah 1.000 Ha tersebut masuk ke dalam wilayah kerja PT Inhutani V di Register 44. Karena hal inilah PT PSMI diduga menggunakan kawasan hutan tanpa izin yang cukup, sehingga dilakukan pemeriksaan. Dalam rangka pemeriksaan itulah Kejati Lampung/Kejagung RI melakukan penggeledahan, penyitaan beberapa aset perusahaan, termasuk pemblokiran rekening yang menyebabkan PSMI kesulitan membayar kewajiban kepada mitra bisnisnya, termasuk kepada para petani mitra yang tergabung dalam ratusan kelompok tani.
Para petani tebu di luar Register 44 pun bimbang mengenai kelanjutan nasib mereka. Para petani berharap jangan sampai PT PSMI angkat kaki dari Bumi Way Kanan, karena PT PSMI sangat peduli dengan petani bahkan kepada masyarakat.
Namun demikian, sepengetahuan kami, tanah 1.000 Ha tersebut berada dalam peta izin lokasi PT PSMI yang diterbitkan Gubernur Lampung pada tahun 1990, dan sudah diganti rugi oleh PT PSMI (d/h PT Teknik Umum) pada tahun 1992–1996 kepada masyarakat Kampung Rumbih dan Negara Ratu. Masih banyak di antara warga penerima ganti rugi tersebut yang masih hidup di kampung saat ini. Kemudian dengan terjadinya reformasi pada tahun 1998, PT PSMI harus melakukan pembayaran ulang terhadap seluruh areal yang sudah diganti rugi pada tahun 1992–1996, termasuk tanah 1.000 Ha yang berada di Kampung Rumbih dan Negara Ratu. Saat ini pun masih banyak di antara warga penerima ganti rugi tersebut yang masih hidup.
Selaku salah satu pemerhati sosial, kepala kampung, sekaligus Ketua Umum FORSAL, kami pernah bertemu langsung membahas masalah ini. Pada waktu itu PT PSMI menunjukkan bukti-bukti yang dimiliki, dan kami mengetahui proses tata batas kawasan Register 44 yang dilaksanakan oleh BPKH XX Wilayah Lampung dan Bengkulu beserta Panitia Tata Batas yang dipimpin oleh Bupati Way Kanan pada tahun 2014. Hasil kerja Panitia Tata Batas itu kemudian dibahas dalam rapat di Jakarta, dan kami mendengar bahwa dalam rapat itu disimpulkan areal 1.000 Ha yang tumpang tindih masuk ke dalam kawasan hutan Register 44 (wilayah kerja PT Inhutani V). Beberapa bulan kemudian, PT PSMI dengan sukarela menyerahkan areal yang sudah tertanam tebu itu ke PT Inhutani V. Kami juga tahu bahwa setelah diserahkan oleh PSMI, PT Inhutani kemudian menggandeng PSMI untuk menjadi mitra kerja sama karena PT Inhutani sendiri belum punya pengalaman dalam mengelola tanaman tebu. Jadi tanah itu tidak dikuasai lagi oleh PT PSMI, walaupun investor ini sudah dua kali melakukan pembayaran kepada masyarakat berdasarkan arahan pemerintah.
Tentang kondisi Hutan Register 44 itu sendiri, semenjak saya tinggal di Kampung Marga Jaya (berbatasan dengan Register 44 Sungai Muara Dua), sudah tidak ada tegakan hutan lagi karena sudah digarap oleh masyarakat dengan bertanam singkong, sawit, dan lain-lain, termasuk adanya pemukiman, pasar, dan rumah ibadah. Sebelum reformasi 1998, kawasan ini juga sudah mulai diduduki masyarakat, dan semakin meluas saat reformasi datang. PT Inhutani V sendiri mengalami kesulitan untuk memasuki wilayah kerjanya karena semua areal sudah digarap masyarakat, sampai-sampai PT Inhutani V kehilangan arah untuk mengelola lahan tersebut. Pada tahun 2014, melalui kepala unit, PT Inhutani V berkonsultasi dengan kami untuk bermusyawarah dalam pemanfaatan lahan dengan pola kemitraan untuk menghindari konflik dengan masyarakat. Saat itu, pihak PT Inhutani V diwakili Bapak Luther Patiung (Dirut PT Inhutani V), Bapak Barnabas D. Loli (GM PT Inhutani V Wilayah Lampung), dan Ibu Yani Suryani (Kabag Perencanaan dan Produksi PT Inhutani V). Alhamdulillah, musyawarah terlaksana di rumah kediaman kami.
Hasil pertemuan tersebut saya koordinasikan dengan masyarakat yang berada di dalam Register 44 Sungai Muara Dua (wilayah kerja PT Inhutani V). Saat itu hampir sebagian besar masyarakat menyetujui untuk menanam tebu dengan pola kemitraan. Maka sekitar tahun 2015, PT Inhutani V bisa masuk lagi ke wilayah kerjanya di Register 44 setelah beberapa penggarap berminat menanam tebu melalui kerja sama dengan PT Inhutani V dan menjual hasilnya ke pabrik PT PSMI. Kami tahu bahwa PT PSMI hanya mau menerima tebu dari Register 44 bila ada kerja sama masyarakat dengan PT Inhutani V.
Kondisi Register 44 dengan luas sekitar 32.000 Ha saat ini sekitar 6.000 Ha berisi tanaman tebu yang dikelola atas kerja sama beberapa kelompok tani dengan Inhutani V, sedangkan sisanya ditanami masyarakat dengan singkong, sawit, dan lain-lain yang kami ketahui tanpa ada kerja sama dengan PT Inhutani V,” pungkasnya.
Sementara itu, Aminudin S.P., selaku Ketua Umum Forum Wartawan Independen Nusantara (For-WIN) yang juga putra daerah Way Kanan, berharap kasus ini dapat diselesaikan dengan baik agar petani, pekerja, karyawan, serta penggiat ekonomi dan pihak lain yang terkait dengan total 60.000 jiwa dapat melanjutkan kegiatan usaha dengan tenang.
For-WIN juga melihat bahwa PT PSMI cukup patuh dan beriktikad baik dalam mengikuti proses pemeriksaan, yang terbukti dengan kesediaannya menitipkan uang sebesar 1 triliun rupiah lebih bila nanti terbukti ada kerugian negara.
Di sisi ekonomi dan sosial, PT PSMI telah berhasil memenuhi harapan pemerintah untuk mengembangkan wilayah ini dengan baik. Wilayah dan masyarakat yang dulunya tertinggal kini sudah maju dan sejahtera. PT PSMI telah mengembangkan lapangan kerja, peluang usaha, dan program kemitraan yang melibatkan ribuan masyarakat sehingga sebagian besar masyarakat tersebut sudah menjadi bagian dari perputaran kegiatan ekonomi yang sangat produktif. Di sisi ketahanan pangan, khususnya swasembada gula, PSMI juga sudah ikut berperan, di mana sekitar 7% kebutuhan gula nasional dapat dipenuhi oleh PT PSMI sehingga mengurangi ketergantungan negara terhadap gula impor.
“Sepanjang yang kami ketahui selaku pemerhati sosial sekaligus Ketua Umum For-WIN, terkait masalah PT PSMI pada Kajati Lampung/Kejagung, areal kerja PT Inhutani V (Register 44) yang ditanami PT PSMI hanya berkisar 1.000 Ha (tanaman tebu). Selebihnya ada sekitar 6.000 Ha tanaman tebu yang dikelola 57 kelompok tani dalam bentuk kemitraan dengan PT Inhutani V (dengan biaya mandiri atau pinjaman dari pihak lain). Sedangkan sisanya sekitar 25.000 Ha ditanami masyarakat dengan singkong, sawit, dan lain-lain tanpa ada kerja sama dengan PT Inhutani V.
Lahan IUPHHK-HT PT Inhutani V (Register 44) mulai tahun 1998 telah dipermasalahkan oleh masyarakat adat Buai Pemuka Pangeran Ilir (Kampung Negara Batin dan Karta Jaya) serta kuasa dari 17 tokoh marga dari Marga Buay Pemuka Bangsa Raja, terkait dari mana munculnya luasan izin seluas lebih kurang 32.200 Ha tersebut. Sementara dalam Bisluit Resident tahun 1939, lahan yang diserahkan untuk pencadangan kepada Pemerintah Hindia Belanda saat itu hanya seluas lebih kurang 17.400 Ha. Pada tahun 1998 diketahui tambahan lahan seluas lebih kurang 14.800 Ha ditetapkan melalui TGHK (Tata Guna Hutan Kesepakatan). Produk TGHK inilah yang memicu kemarahan masyarakat adat kepada pemerintah cq Menteri Kehutanan cq PT Inhutani V, karena masyarakat adat tahu bahwa lahan seluas lebih kurang 14.800 Ha itu tidak masuk ke dalam Bisluit Resident tahun 1939 yang dijadikan kawasan hutan.
Pada tahun 1998, menurut masyarakat adat, PT Inhutani V telah merugikan negara dan merugikan masyarakat adat, sehingga mulai tahun 1998 itu masyarakat adat masuk dan bertani di dalam lahan tersebut dengan cara menanam singkong, sawit, dan lain-lain.
Menurut hemat kami, izin PT Inhutani V sudah selayaknya dievaluasi secara menyeluruh akibat kurang cakapnya PT Inhutani V dalam mengelola dan menata areal kerja yang dipercayakan negara, termasuk di Register 46 dan 42 Blambangan Umpu. Kini hanya ada 1.000 Ha ex penyerahan PT PSMI dan 6.000 Ha kerja sama kelompok tani tebu dengan Inhutani yang bisa dipegang dan memberikan pemasukan kepada PT Inhutani V/negara, sedangkan sisa areal lainnya seluas 45.000 Ha (gabungan Register 44, 46, dan 42) tidak bisa dikelola karena sudah diduduki masyarakat.
Kami juga mengetahui bahwa PT Inhutani V mempunyai kerja sama KSO dengan PT PML (anak perusahaan Sungai Budi Group) pada tiga register ini sejak tahun 2009, tetapi PT PML malah tidak memberikan hasil apa pun bagi PT Inhutani V,” jelas Aminudin.
“Memang benar hukum harus mempunyai kepastian. Akan tetapi, kami selaku pemerhati sosial sekaligus pegiat media mengharapkan kepada Kejaksaan Agung dalam mewujudkan kepastian hukum agar dapat mempertimbangkan keadilan dan kemanfaatan dalam suatu keputusan, sebagaimana prinsip dan konstitusional, semua peraturan perundang-undangan dan kebijakan di Indonesia memang harus berpihak kepada kepentingan rakyat serta berlandaskan pada Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945.
Yang tidak kalah penting dan perlu dipertimbangkan, Pabrik Gula PT PSMI dengan nilai investasi yang sangat besar itu boleh dikatakan 75% sudah menjadi milik masyarakat/petani. Dari 26.000 hektare tanaman tebu setiap tahunnya, hanya sekitar 6.000 Ha yang dimiliki PT PSMI (inti), sedangkan sisanya sekitar 20.000 Ha merupakan tebu petani dengan rincian 7.000 Ha petani Way Kanan, 7.000 Ha petani Sumsel, dan 6.000 Ha petani yang bekerja sama dengan Inhutani V di Register 44,” tambahnya.
“Semoga para pihak selalu dalam lindungan Allah serta diberi keselamatan dalam membawa masalah ini sehingga dapat bermanfaat serta menciptakan suasana yang sehat bagi investor, masyarakat, dan pemerintah demi kemajuan bangsa dan negara,” pungkasnya. (Budi/Tim)
Penulis : Budi
Editor : Redaksi






