Langsa, NagaNews.co, – Perjanjian kerja sama pengelolaan lahan parkir antara Dinas Perhubungan (Dishub) dengan pihak ketiga di Kota Langsa tengah menjadi sorotan publik. Jangka waktu kontrak yang dinilai terlalu lama, yakni enam tahun ke depan, dianggap bermasalah.
Pemerintah Kota (Pemko) Langsa pun didesak untuk mengambil langkah tegas dengan mengevaluasi kembali perjanjian tersebut. Langkah ini dinilai penting sebagai upaya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) ke depan.
Informasi yang dihimpun NagaNews.co dari sejumlah sumber yang meminta anonimitas, Minggu (17/5/2026), menyebutkan bahwa pengelolaan lahan parkir oleh perorangan atau swasta di Kota Langsa saat ini dilakukan melalui sistem kontrak.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Menurut para sumber, kontrak tersebut tidak seharusnya diberikan secara langsung dalam jangka waktu panjang hingga lima tahun lebih. Seharusnya, perjanjian diperbarui atau dievaluasi secara berkala sesuai ketentuan yang berlaku.
Aturan dan mekanisme pengelolaan parkir di Kota Langsa sendiri telah diatur secara spesifik dalam produk hukum daerah, yaitu Qanun Kota Langsa Nomor 8 Tahun 2013 tentang Perparkiran yang kemudian diubah melalui Qanun Nomor 2 Tahun 2023.
Berdasarkan Bab IV regulasi tersebut, masa berlaku izin atau kerja sama pengelolaan tempat parkir antara pemerintah kota dan pihak ketiga umumnya ditetapkan untuk jangka waktu tertentu, biasanya bersifat tahunan, dan diatur lebih lanjut melalui Peraturan Wali Kota.
Oleh karena itu, Pemko Langsa perlu mengevaluasi tata kelola parkir secara rutin guna menghindari penguasaan lahan secara sepihak atau monopoli dalam waktu lama. Pembaruan kontrak diperlukan untuk menyesuaikan target pendapatan daerah serta evaluasi kinerja.
“Evaluasi tahunan harus dilakukan untuk mengetahui kinerja pihak ketiga dalam pengelolaan lahan parkir. Hal ini penting untuk memaksimalkan PAD dari sektor perparkiran yang pada akhirnya berdampak pada kemajuan Kota Langsa,” ujar salah satu sumber.
Sumber lain menambahkan, pemberlakuan kontrak dalam jangka panjang berpotensi merugikan daerah karena penerimaan PAD tidak optimal. Karena itu, langkah tegas Pemko Langsa sangat diperlukan. (B.01)
Penulis : Baihaqi
Editor : Redaksi
