Pekanbaru, NagaNews.co, – Aliansi Daulat Sumatra, yang terdiri dari sembilan regional Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) se-Pulau Sumatra, mendesak pemerintah pusat dan seluruh gubernur di Sumatra untuk segera mengambil langkah serius menyelamatkan kondisi ekologis kawasan yang dinilai telah berada di titik kritis.
Desakan tersebut disampaikan dalam konferensi pers bertajuk “Pulihkan Sumatra dari Bencana Ekologis” di Maps Coffee, Jalan Jenderal Sudirman, Pekanbaru, Riau, Senin (25/5/2026) sore.
Ketua WALHI Riau, Eko, menyatakan bahwa kerusakan hutan, sungai, gambut, pesisir, hingga konflik tenurial di berbagai wilayah Sumatra terus terjadi akibat buruknya tata kelola sumber daya alam.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Seluruh pemerintah, baik pusat maupun daerah di Sumatra, telah gagal melindungi daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup di Pulau Sumatra,” tegas Eko.
Menurutnya, WALHI regional Sumatra mendorong digelarnya pertemuan gubernur se-Sumatra guna merumuskan langkah penyelamatan ekologis secara terintegrasi. Selain itu, mereka juga menuntut:
· Pengakuan wilayah kelola rakyat dan masyarakat adat,
· Pencabutan izin industri perusak lingkungan,
· Perlindungan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil,
· Penegakan hukum tegas terhadap korporasi pelaku kejahatan lingkungan.
Direktur WALHI Aceh, Solihin, menilai bencana ekologis yang melanda Sumatra bukan semata akibat faktor cuaca, melainkan dampak langsung dari masifnya alih fungsi hutan dan lemahnya pengawasan pemerintah terhadap perusahaan pemegang konsesi. Ia mengungkapkan hampir 11,9 juta hektare lahan di Sumatra telah dikuasai korporasi, memicu konflik tenurial, rusaknya habitat satwa, hingga banjir dan longsor.
“Perusahaan diberi izin, tetapi pengawasannya lemah. Kawasan bernilai konservasi tinggi seperti gambut dan sempadan sungai justru dirusak secara ugal-ugalan,” ujarnya.
Dari Sumatera Selatan, Direktur WALHI setempat menyoroti dampak bencana ekologis terhadap perempuan. Menurutnya, perempuan menjadi kelompok paling rentan saat banjir, kekeringan, atau kebakaran hutan—mulai dari krisis air bersih, beban domestik berlipat, ancaman kekerasan berbasis gender di pengungsian, hingga hilangnya sumber penghidupan keluarga.
“Perempuan tetap harus memastikan dapur berjalan di tengah situasi bencana. Mereka memikirkan keluarga, anak, dan kebutuhan rumah tangga saat dirinya sendiri dalam kondisi sulit,” katanya.
Sementara itu, Direktur WALHI Bangka Belitung, Hafis, menyoroti kerusakan ekosistem pesisir akibat pertambangan timah dan ekspansi industri ekstraktif di laut. Dalam lima tahun terakhir, terjadi sedikitnya 15 letupan konflik tambang timah yang berdampak pada 42 kampung, ditambah ribuan lubang tambang tak direklamasi yang memicu korban jiwa.
“Kerusakan terumbu karang, mangrove, dan padang lamun di Bangka Belitung sudah sangat parah. Negara juga gagal memastikan pemulihan lingkungan,” katanya.
Dari Bengkulu, Direktur WALHI Bengkulu, Dodi, menyoroti kriminalisasi petani yang berkonflik dengan perusahaan perkebunan. Ia menilai negara cenderung keras terhadap masyarakat namun lunak terhadap korporasi yang diduga melanggar aturan.
“Banyak perusahaan berada di kawasan hutan dan bermasalah soal HGU, tetapi penegakan hukumnya lemah,” ujarnya.
Eksekutif Nasional WALHI, Umbu Wulang Tanaamahu, menyebut Sumatra telah terlalu lama menjadi sasaran eksploitasi SDA sejak era kolonial hingga reformasi. Orientasi pembangunan yang mengejar investasi dan pertumbuhan ekonomi, menurutnya, justru mempercepat kerusakan ekologis dan mengancam budaya masyarakat lokal.
“Kalau hutan Sumatra terus rusak, bukan hanya lingkungan yang hilang, tetapi juga budaya dan ruang hidup masyarakat,” tegasnya.
Direktur WALHI Sumatera Barat (Sumbar), Tomi, menambahkan deforestasi dan tambang emas ilegal sebagai penyebab utama bencana ekologis di wilayahnya. Lebih dari 10 ribu hektare hutan dan lahan di Sumbar rusak akibat tambang emas ilegal yang telah menelan puluhan korban jiwa.
Direktur WALHI Jambi, Oscar, menyoroti maraknya penambangan emas tanpa izin (PETI) di Daerah Aliran Sungai Batanghari yang memperparah pencemaran sungai dan mengancam sumber air masyarakat. Hal senada disampaikan Direktur WALHI Sumatera Utara (Sumut), Rianda Purba, yang menyebut Bukit Barisan sebagai benteng terakhir satwa endemik Sumatra seperti harimau, badak, dan orangutan.
“Kalau hutan terus hilang, generasi mendatang mungkin hanya mengenal satwa Sumatra dari cerita,” katanya.
Terakhir, Direktur WALHI Lampung, Ervan, menegaskan bahwa pendekatan penyelamatan lingkungan di Sumatra tidak bisa lagi dilakukan secara administratif per provinsi.
“Kita mendorong pendekatan lintas bentang alam dan lintas wilayah. Karena kerusakan di satu daerah akan berdampak ke daerah lainnya di Sumatra,” pungkas Ervan. (MS***)
Penulis : MS
Editor : Redaksi
Sumber Berita : Walhi
