Langsa, NagaNews.co,- Banjir besar kembali menenggelamkan wilayah-wilayah di Sumatera, dan publik semakin geram melihat bagaimana bencana yang sama terus berulang tanpa perubahan berarti. Setiap tahun sejumlah daerah terendam, tetapi pemerintah masih sibuk menyalahkan hujan, cuaca ekstrem, dan faktor alam, padahal masalah utamanya berasal dari kelalaian pengelolaan lingkungan, demikian ungkap Afinas Qadafi dalam rilisnya kepada naganews.co, Selasa (2 Desember 2025) di Langsa.
Lebih lanjut Afinas memaparkan, “Fakta di lapangan menunjukkan deforestasi yang terus berjalan, alih fungsi lahan yang tak terkendali, serta infrastruktur pengendali banjir yang dibiarkan usang. Sungai-sungai menyempit, drainase tidak pernah dibenahi, dan perizinan yang longgar membuat kawasan resapan hilang satu per satu. Namun pemerintah selalu datang terlambat, hanya ketika warga sudah menyelamatkan diri ke tempat tinggi.
Aktivis mahasiswa dan pemerhati kebijakan publik, Afinas Qadafi, mengkritik keras kinerja pemerintah yang menurutnya gagal total memahami pola bencana yang sudah begitu jelas.
“Sudah puluhan kali banjir terjadi, tapi pemerintah tetap tidak belajar. Ini bukan bencana alam murni, ini bencana dikarenakan kelalaian. Negara gagal mencegah, rakyat yang tenggelam,” tegas Afinas.
Ia juga menyoroti bagaimana pemerintah hanya aktif ketika bencana sudah terjadi, tetapi absen ketika tindakan pencegahan masih bisa dilakukan.
“Setiap musim hujan, rakyat diminta bersabar. Tapi siapa yang meminta pertanggung jawaban atas hutan yang habis ? Atas daerah resapan yang diubah jadi proyek ? Jangan salahkan langit, ketika kerusakan dibuat oleh tangan manusia,” lanjutnya.
Menurut Afinas, seluruh pola penanganan banjir masih berputar pada siklus yang sama: kunjungan pejabat, pernyataan empati, bantuan instan, lalu hilang hingga banjir berikutnya. Tidak ada langkah struktural, tidak ada keberanian menindak perusahaan perusak lingkungan, tidak ada pembenahan serius pada tata ruang.
Pengamat lingkungan menguatkan kritik tersebut. Banyak daerah di Sumatera kini berada pada “zona merah banjir permanen” akibat kerusakan ekosistem yang tak kunjung dipulihkan. Selama pemerintah masih sibuk menghindari tanggung jawab, warga akan tetap menjadi korban dari sistem yang semestinya melindungi mereka.
Suara publik kini semakin lantang menuntut perubahan, sebagaimana disampaikan Afinas Qadafi:
“Sumatera tidak perlu ucapan belas kasihan. Yang dibutuhkan adalah tindakan. Jika negara terus lalai, banjir bukan lagi musibah melainkan konsekuensi dari ketidakseriusan pemerintah.” (B.01/ril)
