Pekanbaru, NagaNews.co, – Nama anggota DPRD Kota Pekanbaru, Zulkardi dari Fraksi PDIP, diduga ikut terseret dipusaran kasus korupsi di kementerian ketenagakerjaan, hal tersebut terungkap setelah mantan Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Immanuel Ebenezer alias Noel ditangkap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)
Sebelumnya politisi PDIP Zulkardi memang dekat dengan Wakil Menteri Ketenagakerjaan, Immanuel Ebenezer Gerungan, sebagaimana diketahui saat mendampingi 32 Korban karyawan penahanan ijazah, Zulkardi juga melakukan video call langsung dengan Wakil Menteri Ketenagakerjaan (dilansir gesuri.id)
Dugaan keterlibatan Zulkardi dalam transaksi uang dengan Noel, seperti yang dilansir Mataxpost.com pada 25 Agustus 2025, seorang sumber menyebut ZK menyerahkan sekitar sepuluh ribu ringgit Malaysia—setara Rp50 juta—kepada Noel.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Peristiwa itu diduga berlangsung saat Noel melakukan inspeksi ke PT Sanel Tour and Travel di Pekanbaru, April lalu.
Sumber tersebut menyebut pemberian uang itu bukan sebatas seremoni penyambutan, melainkan diduga sebagai upaya melobi sekaligus mempertegas pengaruh politik di hadapan perusahaan lokal.
“Pada saat itu ZK terlihat percaya diri, seakan menjadi pahlawan,” ujar sang sumber kepada wartawan.
Namun hingga kini belum ada bukti kuat yang menegaskan apakah uang itu benar diterima Noel, atau berkaitan dengan agenda sidak Wamenaker
Zulkardi, politisi kelahiran 1996 yang mencatat suara terbanyak di DPRD Pekanbaru (7.555 suara), sempat menuai simpati publik dengan langkah menyumbangkan seluruh gajinya melalui Koperasi Rumbai Syariah.
Meski dugaan ini masih kabur, catatan tentang Noel tak bisa diabaikan. Kendati kasus di Pekanbaru kini jadi sorotan, dugaan permainan korupsi yang melibatkan Noel disebut telah lama bergulir dan tidak hanya di satu daerah.
Jejaknya tersebar di berbagai wilayah, dari Jakarta hingga daerah-daerah lain, dengan pola yang serupa: kedatangan pejabat pusat dijadikan pintu masuk untuk mengatur kepentingan politik maupun ekonomi.
Pengamat politik lokal, Dr. Tata, menilai isu ini tak bisa dianggap remeh.
“Kalau memang benar terjadi, ada pelanggaran etik dan hukum yang harus ditindak. Tapi jika tidak terbukti, perlu ada klarifikasi terbuka agar isu ini tidak menjelma fitnah,” katanya.
Bagi masyarakat Riau, dugaan ini bukan sekadar isu politik musiman. Mereka menunggu langkah tegas dari partai, kementerian, maupun lembaga penegak hukum. Sebab, tanpa transparansi, politik lokal akan terus dihantui aroma kompromi dan transaksi gelap.(red/Mataxpost.com/gesuri.id)
