Langsa, NagaNews.Co,- Presiden Mahasiswa USCND Langsa, Mirza Maulana, menuntut pemerintah degera ambil Langkah Darurat Maksimal dan hentikan alasan Prosedural. Langsa 1 Desember 2025. Tragedi bencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat telah memicu kemarahan intelektual muda di seluruh Sumatera.
Mirza Maulana, kecewa dan marah melihat kegagalan sistem dan birokrasi yang lambat dalam penanganan korban. “Kami menyaksikan ada jarak yang sangat lebar antara penderitaan rakyat di lokasi dengan kecepatan respons dari pemerintah,” ujarnya.
“Kelambatan mengirim bantuan, lambatnya evakuasi, dan koordinasi yang tumpang tindih adalah bukti nyata bahwa negara belum serius menjalankan amanat keselamatan rakyat.”
Kritik tajam Mirza juga ditujukan pada pejabat yang meremehkan duka korban. Ia menyesalkan narasi yang menganggap urgensi bencana “tidak separah yang di viral kan di media sosial” dan cenderung mereduksi korban menjadi sekadar angka laporan.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Saya katakan dengan tegas: Praktik ‘data fiksi’ ini adalah penghinaan, seolah- olah menganggap tangisan dan hilangnya nyawa hanya sebagai ‘data’ di laporan adalah upaya mencari alasan agar tidak segera bertindak. Bencana ini menuntut tindakan cepat yang didasari hati nurani, bukan alasan prosedural yang dibuat-buat!”
Mirza Maulana secara keras mendesak Pemerintah Pusat untuk tidak lagi bersembunyi di balik kriteria teknis dan segera menetapkan bencana yang melibatkan tiga provinsi ini sebagai Bencana Nasional.
“Status Bencana Nasional adalah kunci untuk membuka mobilisasi sumber daya maksimal. Ini bukan sekadar label, melainkan hak rakyat! Kenapa harus ditetapkan? Pertama, skala kerusakan sudah melampaui kemampuan APBD provinsi.
Kedua, wilayah terdampak sangat luas dan terisolasi, menuntut pengerahan seluruh alutsista TNI dan Polri. Ketiga, ini memberi sinyal kuat bahwa negara memandang serius kerusakan lingkungan yang menjadi akar bencana ini. Menolak status ini sama saja dengan membiarkan rakyat berjuang sendirian menghadapi krisis yang seharusnya ditanggung negara!”
Oleh karena itu, Mirza menuntut tindakan nyata dan reformasi segera, Kami mendesak Presiden menetapkan status darurat agar sumber daya dapat dimobilisasi secara radikal. Bentuk segera Posko Komando Terpadu yang memangkas birokrasi agar bantuan sampai ke pelosok dalam hitungan jam. Untuk menjamin transparansi, kami menuntut adanya audit dana bencana yang bisa diakses publik secara real-time, tambah Mirza lagi menerangkan.
“Jangan biarkan bantuan kemanusiaan menjadi alat politik. Terakhir, fokus harus digeser dari reaktif ke pencegahan. Kami menuntut adanya perencanaan lingkungan yang serius untuk menghentikan eksploitasi yang menjadi akar penyebab banjir besar ini.
“Pemerintah harus menunjukkan tanggung jawab nyata melalui perbaikan sistem, bukan janji-janji kosong. Kami akan mengawal terus. salus populi suprema lex esto (keselamatan rakyat adalah hukum tertinggi,” tutup Mirza seraya meneriakkan yel-yel “Hidup Mahasiswa!”. (B.01).
