Jakarta, NagaNews.co — Pemerintah terus menggenjot pertumbuhan ekonomi nasional guna membawa Indonesia keluar dari jebakan pendapatan kelas menengah (middle income trap). Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian menyatakan bahwa negara-negara yang berhasil menjadi maju umumnya mampu melewati fase tersebut setelah mencapai pertumbuhan ekonomi yang tinggi.
Pernyataan itu disampaikan Mendagri saat memimpin Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi yang dirangkaikan dengan Rilis Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota Triwulan II Tahun 2026 di Gedung Sasana Bhakti Praja (SBP), Kantor Pusat Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Jakarta, Senin (7/9/2026).
“Spesifik mengenai masalah pertumbuhan ekonomi, kita akan betul-betul kawal bersama. Karena kita ingin keluar dari status negara berkembang dan tidak terjebak pada middle income trap. Salah satu kuncinya adalah pertumbuhan ekonomi yang tinggi, bila perlu double digit,” ujar Mendagri.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Untuk mencapai target tersebut, Mendagri menekankan pentingnya penguatan empat komponen utama pertumbuhan ekonomi yang perlu dioptimalkan secara sinergis oleh pemerintah pusat dan daerah.
Pertama, konsumsi rumah tangga. Komponen ini menyumbang hampir 50 persen terhadap pertumbuhan ekonomi. Tingginya konsumsi mencerminkan kuatnya daya beli masyarakat, sehingga pemerintah pusat dan daerah perlu menjaga stabilitas ekonomi agar daya beli tetap terjaga.
Kedua, belanja pemerintah. Mendagri menekankan pentingnya realisasi belanja yang sesuai target, baik di pusat maupun daerah. Kemendagri secara berkala mengevaluasi capaian belanja setiap daerah dan menurunkan tim pemantauan bagi daerah dengan realisasi rendah.
“Belanja pemerintah sangat penting untuk meyakinkan bahwa uang pemerintah beredar di masyarakat, sekaligus menstimulasi sektor swasta,” jelasnya.
Ketiga, investasi—baik domestik maupun asing. Peningkatan investasi membuka lapangan kerja, menambah modal, dan mempercepat perputaran uang di masyarakat. Mendagri menekankan peran daerah dalam mempermudah perizinan dan menarik investor.
“Kuncinya adalah bagaimana daerah bisa mempermudah investasi dan mengundang investor agar ekonomi hidup,” ucapnya.
Keempat, nilai ekspor yang lebih tinggi dari impor. Mendagri mendorong pemerintah daerah untuk membantu pelaku usaha dan UMKM agar lebih berorientasi ekspor, serta mengidentifikasi sektor unggulan yang berpotensi menembus pasar internasional.
“Kalau ekspor lebih banyak daripada impor, otomatis kita memiliki devisa dan surplus dalam perdagangan internasional. Itu akan mendongkrak angka pertumbuhan ekonomi,” tandasnya.
Turut hadir dalam rakor tersebut, Menteri PPN/Kepala Bappenas Rachmat Pambudy, Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti, Deputi Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan Bapanas I Gusti Ketut Astawa, serta Plt. Deputi II Bidang Perekonomian dan Pangan KSP Popy Rufaidah. (MS)
Penulis : MS
Editor : Redaksi
Sumber Berita : Puspen Kemendagri
