Tapanuli Tengah, NagaNews.co – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menegaskan dukungannya terhadap pengusulan Peraturan Kepala Daerah (Perkada) di Kabupaten Tapanuli Tengah (Tapteng) sebagai langkah mempercepat penanganan dan pemulihan pascabencana.
Dukungan itu disampaikan Tito saat kunjungan kerja ke Tapanuli Tengah, Kamis, 10 September 2026.
Kunjungan tersebut bertujuan meninjau langsung perkembangan percepatan pemulihan bencana. Dalam wawancara singkat dengan awak media, Tito menegaskan bahwa apabila pembahasan Ranperda tidak mendapat persetujuan DPRD, pemerintah pusat tetap akan memberikan dukungan melalui kebijakan dan surat edaran. Menurutnya, hal itu dilakukan agar kepentingan masyarakat terdampak bencana tidak terhambat oleh persoalan politik maupun administratif.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Kalau memang DPRD tidak menyetujui, apa boleh buat, langkah Perkada lebih baik. Nanti saya back up dengan surat edaran demi rakyat,” tegas Tito.
Tito menilai Tapanuli Tengah membutuhkan penanganan khusus karena menjadi salah satu wilayah paling terdampak bencana. Ia juga memastikan daerah lain, seperti Tapanuli Selatan, Tapanuli Utara, Humbang Hasundutan, dan Kota Sibolga, tetap mendapat perhatian. Namun, berdasarkan kondisi yang dilihatnya, dampak bencana di Tapanuli Tengah dinilai paling berat.
“Karena Tapanuli Tengah ini adalah salah satu atensi pusat. Yang paling terdampak paling parah di Sumatera Utara itu adalah Tapanuli Tengah,” papar mantan Kapolri itu.
Ia juga menyoroti kondisi bencana yang masih terjadi. Setelah rangkaian bencana sebelumnya, sejumlah wilayah Tapanuli Tengah kembali dilanda banjir berulang.
“Bukan saya mendelegasikan atau mengecilkan Tapsel, Taput, Humbahas, dan Kota Sibolga yang juga terdampak, tapi yang paling berat saya lihat di Tapteng. Kemarin kembali banjir lagi,” ungkapnya.
Tito meminta seluruh pemangku kepentingan di Tapanuli Tengah tidak terjebak dalam perdebatan politik maupun persoalan administrasi yang berpotensi memperlambat penanganan masyarakat terdampak. Menurutnya, dalam kondisi bencana, keselamatan dan pemulihan kehidupan masyarakat harus menjadi prioritas utama.
“Karena situasinya seperti itu, kan masyarakatnya yang menderita, masyarakatnya yang kasihan,” kata Tito.
Ia mengingatkan agar persoalan politik tidak mengalahkan kepentingan kemanusiaan. Menurut Tito, pemerintah dan DPRD seharusnya berada dalam satu barisan ketika berhadapan dengan masyarakat yang membutuhkan pertolongan segera.
“Jangan sampai elit politik kemudian ribut hanya karena mengurusi masalah konflik politik atau urusan administrasi dibandingkan dengan kecepatan membantu rakyat,” ujarnya.
Karena itu, Tito meminta eksekutif, legislatif, dan seluruh elemen masyarakat Tapanuli Tengah bersatu untuk mempercepat proses pemulihan.
“Saya mohonkan kepada semua pihak, baik eksekutif dan legislatif maupun tokoh-tokoh masyarakat, justru disetujui seperti ini harus bersatu padu untuk membantu rakyat,” tutupnya. (RM)
Penulis : RM
Editor : Redaksi
