Langsa, NagaNews.Co, – Anggaran ketahanan pangan dan hewani (Desa) sumber APBN Dana Desa (DD) yang diprioritaskan penggunaannya oleh pemerintah sebesar 20%, hal tersebut dinilai akan menjadi celah dan rentan terhadap penyimpangan.
Dari penelusuran dilakukan media ini ke sejumlah gampong di lima kecamatan di Pemko Langsa, mendapati pada program ketahanan pangan dan hewani sumber APBN Dana Desa ada dugaan sarat korupsi dan penyimpangan.
Pasalnya, mayoritas anggaran pangan dan hewani gampong disalurkan pihak Desa kepada Bumdes yang disebut dengan istilah nama penyertaan modal, selanjutnya Bumdes dibawah Direkturnya mempergunakan anggaran pangan untuk pengembangan usaha Bumdes.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Anehnya, dari Bumdes yang ada, rata-rata memilih usaha budidaya Ayam, Budidaya ikan Lele, dan Bebek petelur, menurut mereka usaha tersebut lebih menjanjikan keuntungan dibandingkan usaha lain, namun kenyataan di lapangan bertolak belakang dari fakta yang ada.
Pada pengadaan barang pangan tersebut terindikasi tidak sesuai dengan rencana anggaran biaya (RAB), ketidaksesuaian tersebut menimbulkan berbagai asumsi dan pertanyaan dari berbagai masyarakat.
Sementara pihak pengelola dari anggaran pangan yang bersumber APBN DD melalui Badan Usaha Milik Gampong (BUMG), mereka dengan tidak sungkan berkilah menyatakan bahwa banyak hewan pangan dan hewani mengalami kematian.
Terkait hal tersebut diatas, Gampong Paya Bujok Seuleumak Kecamatan Langsa Baro merupakan salah satu gampong yang anggaran ketahanan pangan dan hewani nya sebesar Rp 279.384000,- rupiah dipertanyakan oleh masyarakat di daerah Gampong tersebut.
Menurut mereka, anggaran program ketahanan pangan dan hewani Gampong PB Seuleumak sebesar 279.384.000,- rupiah sudah direalisasikan untuk usaha budidaya ikan Lele sebesar Rp 60.000.000,- rupiah. Selanjutnya untuk usaha Bebek petelur direalisasikan sebesar Rp 120.000.000,- rupiah.
Sementara sisanya sebesar Rp 99.384.000,- rupiah, menurut dugaan salah seorang warga yang menjadi sumber media ini, anggaran tersebut diduga sudah raib tanpa keterangan.
“Terkait anggaran ketahanan pangan dan hewani di gampong kami Paya Bujok Seuleumak, ungkap sumber yang minta namanya tidak ditulis, Jum’at (5 Desember 2025). Menurut penilaian kami sebagai warga, realisasi anggaran tersebut tidak dilakukan secara transparan.
“Karena itu kami terpanggil untuk mengawasi setiap penggunaan anggaran yang bersumber kan uang negara, dan ini diatur sesuai undang-undang, ujar sumber warga di gampong tersebut.
Lebih lanjut dijelaskan, “untuk hal tersebut diatas, dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa: Pasal 68 menegaskan bahwa masyarakat desa berhak memperoleh informasi dari pemerintah desa dan mengawasi kegiatan pemerintahan, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
“Selain dari itu sambungnya lagi menambahkan, dalam Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa: Pasal 40 mewajibkan kepala desa untuk menyebarluaskan laporan realisasi APBDes kepada masyarakat melalui media yang mudah diakses, seperti papan informasi, pungkas warga itu mengakhiri.
Atas adanya dugaan Masyarakat terjadi penyimpangan pada penggunaan anggaran ketahanan pangan dan hewani di gampong PB Seuleumak Kecamatan Langsa Baro – Kota Langsa.
Terkait hal tersebut untuk perimbangan pemberitaan, media ini mencoba lakukan konfirmasi melalui chat WhatsApp dan juga menghubungi lewat telpon, pada Kamis kemarin tanggal 4 Desember 2025.
Namun hingga hari ini, Geuchik Gampong setempat M.Syarifuddin tidak membalas pesan masuk dan tidak menjawab panggilan saat dihubungi NagaNews.co pada nomor +62 853-7031-5xxx, selanjutnya berita dikirim naik tayang dimeja redaksi. (B.01)
