Jakarta, NagaNews.co – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian bersama Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait menggelar rapat koordinasi untuk membahas penanganan rumah warga yang terdampak gempa bumi di Nusa Tenggara Timur (NTT). Pembahasan ini melibatkan berbagai pemangku kepentingan, termasuk Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dan sejumlah pengembang properti.
“Nah, khusus untuk masalah perumahan, kita selain dari BNPB, kemudian dari PKP, [bisa dibantu] dengan Bapak-Bapak [developer] sekalian,” ujar Mendagri saat menghadiri Rapat Bersama Menteri PKP Maruarar Sirait di Kantor Kementerian PKP, Jakarta, Kamis (20/8/2026).
Pemerintah saat ini tengah melakukan pendataan secara presisi terhadap jumlah rumah yang mengalami kerusakan, yang diklasifikasikan ke dalam tiga kategori, yaitu rusak berat, rusak sedang, dan rusak ringan. Mendagri menegaskan bahwa hampir seluruh penanganan kerusakan rumah akan menggunakan skema in situ, yakni proses pembangunan atau perbaikan dilakukan langsung di lahan tempat rumah terdampak gempa.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Ia menambahkan, sekitar delapan kabupaten di NTT tercatat mengalami dampak gempa. Kerusakan tidak hanya terjadi pada rumah tinggal, tetapi juga meliputi gedung pemerintahan, sekolah, serta fasilitas publik lainnya seperti jalan dan jembatan. Meski demikian, rekonstruksi fisik belum dapat segera dilaksanakan karena sejumlah wilayah masih merasakan guncangan susulan. Pembangunan kembali baru akan dilakukan setelah kondisi dinilai stabil dengan dukungan lintas pihak.
“Kalau perbaikan rumah pun tidak bisa dilakukan sekarang, karena masih dalam kondisi goncang. Nanti, mungkin setelah stabil, baru kemudian bisa dilakukan rekonstruksi,” tuturnya.
Mendagri juga menekankan pentingnya pendataan yang akurat sebagai dasar penanganan dan rekonstruksi. Pendataan dilakukan secara by name by address dengan melibatkan kepala desa, camat, hingga Badan Pusat Statistik (BPS) di daerah. Proses ini juga harus mengacu pada petunjuk teknis dari BNPB mengenai klasifikasi tingkat kerusakan berdasarkan dampak guncangan gempa.
“Nah, sekarang inilah time untuk pendataan. Meskipun nanti akan berkembang, karena yang tadinya rusak ringan bisa jadi sedang atau berat karena tambahan susulan. Jadi pendataan ini betul-betul diupayakan memanfaatkan kepala desa, camat, dan by name by address,” ungkapnya.
Di samping penanganan hunian, Mendagri menegaskan bahwa pemenuhan kebutuhan dasar bagi masyarakat yang masih bertahan di tenda pengungsian juga menjadi prioritas. Pemerintah diminta memastikan ketersediaan makanan, minuman, tenda, pakaian, selimut, dan obat-obatan, guna mengantisipasi kebutuhan para pengungsi dalam tiga hingga empat minggu ke depan.
“Untuk pintu-pintu masuk, selain jalan-jalan darat tadi, hampir semua sudah terbuka, sehingga mobilitas orang maupun barang bantuan bisa lebih cepat masuk,” tandasnya.
Rapat tersebut turut dihadiri oleh Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid, pengurus Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Realestat Indonesia (REI), serta perwakilan dari berbagai perusahaan pengembang properti. (MS/ril)
Penulis : MS
Editor : Redaksi
Sumber Berita : Puspen Kemendagri
