Pekanbaru, NagaNews.co – Kodam XIX/Tuanku Tambusai bersama Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau, Polda Riau, Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), serta perusahaan pemegang Hak Guna Usaha (HGU) dan Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) memperkuat koordinasi dalam menghadapi periode puncak Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) di Riau, Senin (7/9/2026).
Langkah itu dibahas dalam rapat koordinasi di Ruang Kenanga, Kantor Gubernur Riau. Gubernur SF Hariyanto memimpin langsung pertemuan yang didampingi Pangdam XIX/Tuanku Tambusai, Mayjen TNI Dr. Agus Hadi Waluyo, S.A.P., M.M., CHRMP, dan Kapolda Riau, Irjen Pol Dr. Herry Heryawan, S.I.K., M.H., M.Hum. Sejumlah peserta lainnya mengikuti rakor secara video conference.
Pertemuan tersebut memfokuskan pembahasan pada penguatan pencegahan, deteksi dini, dan kecepatan penanganan. Perusahaan pemegang HGU dan PBPH didorong untuk meningkatkan pengawasan di wilayah konsesi sekaligus memastikan kesiapan personel, peralatan, dan sarana pendukung dalam menghadapi potensi kebakaran.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Pangdam XIX/TT, Mayjen TNI Dr. Agus Hadi Waluyo, menegaskan bahwa penanganan Karhutla tidak dapat dilakukan secara parsial dan membutuhkan keterlibatan aktif seluruh unsur.
“Kesiapsiagaan harus dibangun sejak dini. Koordinasi di lapangan harus cepat dan setiap unsur wajib menjalankan perannya sehingga potensi kebakaran dapat dicegah. Apabila terjadi, kebakaran pun dapat segera ditangani sebelum meluas,” tegas Pangdam.
Rakor tersebut sekaligus menyatukan langkah antara pemerintah daerah, TNI-Polri, dan dunia usaha untuk memperkuat pengawasan serta mempercepat respons di lapangan. Kolaborasi itu menjadi bagian penting dalam menjaga penanganan Karhutla di Riau tetap terukur, terpadu, dan efektif selama periode rawan kebakaran. (MS)
Penulis : MS
Editor : Redaksi
