Langsa, NagaNews.co – Himpunan Mahasiswa Program Studi Hukum Tata Negara (HMPS HTN) IAIN Langsa menggelar diskusi akademik bertajuk “Gelombang Aksi Juni 2026: Aspirasi Rakyat atau Krisis Kepercayaan terhadap Pemerintah?”. Kegiatan yang berlangsung beberapa waktu lalu ini menjadi ruang bagi mahasiswa untuk mengkaji secara objektif dinamika sosial-politik terkini, dengan menghadirkan praktisi hukum Afinas Qadafi, S.H., C.P.M., sebagai narasumber.
Di hadapan peserta, Afinas menegaskan bahwa setiap gerakan sosial wajib memiliki peta jalan yang jelas. Ia mengingatkan, sebelum turun ke jalan, aktor intelektual harus mampu menjawab pertanyaan fundamental: ke mana arah bangsa akan dibawa pasca-aksi?
“Perubahan yang diperjuangkan harus memberi jaminan perbaikan sistem, bukan sekadar euforia pergantian momen tanpa solusi konkret,” tegasnya.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Tak hanya membahas aksi massa, diskusi ini juga menyentuh persoalan krisis literasi di kampus. Afinas mengkritisi kecenderungan mahasiswa yang kerap menjadi “robot kepatuhan” tanpa daya nalar kritis. Menurutnya, mahasiswa adalah mesin berpikir yang semestinya berani menghadirkan pertentangan ideologis yang sehat.
“Kampus adalah laboratorium gagasan, bukan pabrik kepatuhan,” ujarnya sembari mengajak mahasiswa membangun budaya analisis sebelum menentukan sikap.
Ia pun mengingatkan agar mahasiswa tak terjebak fenomena Fear of Missing Out (FOMO) dalam merespons isu. Gerakan ideal, lanjutnya, lahir dari kajian ilmiah dan pemahaman mendalam, bukan sekadar ikut arus agar terlihat up to date.
Suasana diskusi kian hangat saat Wakil Ketua Umum HMPS HTN, M. Aditya Firdaus, turut menyampaikan pandangannya. Ia menyoroti tumpulnya fungsi social control mahasiswa di Kota Langsa. Rendahnya kesadaran terhadap isu nasional dan internasional, kata Aditya, menjadi indikasi melemahnya tradisi literasi di kalangan mahasiswa.
“Kita perlu menghidupkan kembali budaya membaca dan mengawal persoalan publik sebagai tanggung jawab moral,” pintanya.
Senada dengan itu, Ketua Umum HMPS HTN, M. Hafis Arrazka Mulya, berharap agenda diskusi ini tak bersifat musiman.
“Budaya kritis tidak boleh hanya muncul saat isu sedang viral. Kami berkomitmen menjadikan diskusi ini sebagai agenda rutin untuk membangun tradisi akademik yang kokoh,” ujarnya.
Dengan begitu, mahasiswa terbiasa merespons persoalan secara objektif dan berbasis kajian ilmiah.
Meski berlangsung santai, diskusi terpantau interaktif dan serius. Peserta bergantian melontarkan pertanyaan seputar posisi mahasiswa dalam mengawal demokrasi, serta cara menjaga keseimbangan antara kebebasan berpendapat dan tanggung jawab intelektual. Kegiatan ini diharapkan mampu melahirkan gerakan mahasiswa yang tak hanya vokal, tetapi juga solutif dan berorientasi pada kemajuan bangsa. (B.01/ril)
Penulis : Baihaqi
Editor : Redaksi
