Lombok Barat, NagaNews.co – Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian meminta pemerintah daerah memperkuat Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB), dan Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial (TPKS) untuk menjaga stabilitas politik, keamanan, dan ketertiban.
Hal itu disampaikan dalam Rapat Koordinasi Forkopimda se-Maluku dan Nusa Tenggara di Ballroom Merumatta Senggigi Lombok, Kabupaten Lombok Barat, NTB, Selasa (19/5/2026).
Tito Karnavian menyebut tiga hal penting. Pertama, Forkopimda sangat strategis karena mempertemukan unsur pimpinan daerah yang memiliki kewenangan besar. “Forum semua pimpinan yang punya power, ada Pangdam, Kapolda, Kajari, Kapolres, Kajati, Kabinda, itu sangat berpengaruh,” ujarnya.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Kedua, FKUB berperan penting menjaga kerukunan, terutama di daerah rawan isu keagamaan. Tantangannya saat ini adalah keterbatasan anggaran. “Kalau FKUB bergerak proaktif, daerah biasanya tenang. Tapi kalau tidak jalan, baru seperti pemadam kebakaran setelah kejadian,” katanya.
Ketiga, Mendagri meminta pembentukan dan pengaktifan TPKS. Tim ini diperlukan untuk menyusun rencana aksi penanganan konflik sosial, dari pencegahan hingga pemulihan pascakonflik. Pembentukan TPKS merupakan amanat UU Nomor 7 Tahun 2012 dan UU Nomor 23 Tahun 2014.
Rakor turut dihadiri Menko Polkam Djamari Chaniago, Menteri PKP Maruarar Sirait, para gubernur NTB, NTT, Maluku, Maluku Utara, serta jajaran Forkopimda. red***
Penulis : Red
Editor : Redaksi
Sumber Berita : Puspen Kemendagri
