Jakarta, NagaNews.co – Polemik terkait Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka memasuki babak baru. Gibran dijadwalkan menyerahkan surat pengunduran dirinya sebagai Wakil Presiden RI kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI pada Kamis (12/11/2026) pukul 10.00 WIB.
Kepastian agenda tersebut disampaikan Ketua Fraksi PAN MPR RI yang juga anggota Komisi III DPR RI, Sarifuddin Sudding. Ia membenarkan informasi mengenai rencana penyerahan surat pengunduran diri putra sulung Presiden ke-7 RI Joko Widodo tersebut.
“Iya betul, informasinya seperti itu,” kata Sudding saat dikonfirmasi wartawan, Kamis (12/11/2026) pagi.
ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT
Menurut Sudding, sebagaimana dikutip dari AFU.ID, surat pengunduran diri Gibran tetap akan dibacakan dalam Rapat Paripurna DPR RI yang dijadwalkan berlangsung hari ini.
Namun, langkah politik tersebut diperkirakan mengubah arah pembahasan usulan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) terhadap Gibran yang sebelumnya diajukan 120 anggota DPR dari delapan fraksi.
Sudding menilai usulan HMP kemungkinan tidak akan dilanjutkan karena objek yang menjadi sasaran penggunaan hak tersebut, yakni pemberhentian Gibran dari jabatan wakil presiden, sudah tidak relevan apabila pengunduran dirinya telah berlaku secara resmi.
“Usulan HMP tetap dibacakan, apakah dilanjutkan, saya kira tidak. Karena objek HMP untuk memberhentikan Gibran dari posisi wakil presiden, sementara yang bersangkutan sudah mundur dari posisi tersebut,” jelasnya.
Surat Mundur Diserahkan ke Prabowo di Halim
Informasi pengunduran diri Gibran sebelumnya mencuat pada Rabu (11/11/2026). Ketua Umum Pro Jokowi (Projo), Budi Arie Setiadi, secara terbuka membenarkan kabar tersebut.
Budi Arie menyebut Gibran telah menyatakan mundur dari jabatan wakil presiden. Bahkan, surat pengunduran diri itu disebut telah diserahkan langsung kepada Presiden Prabowo Subianto di Pangkalan TNI AU Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur.
Penyerahan surat tersebut disebut berlangsung setelah Prabowo kembali dari kunjungan kerja di Provinsi Aceh.
“Gibran mundur. Betul,” kata Budi Arie saat dikonfirmasi wartawan.
Ketika ditanya mengenai penyerahan surat kepada Prabowo, Budi Arie juga membenarkan informasi tersebut.
“Diserahkan di Halim,” ujarnya.
120 Anggota DPR Desak HMP
Kabar pengunduran diri Gibran muncul di tengah menguatnya tekanan politik di parlemen. Sehari sebelumnya, Rabu (11/11/2026), sebanyak 120 anggota DPR dari delapan fraksi resmi mengajukan usulan penggunaan Hak Menyatakan Pendapat terkait polemik Gibran.
Penyerahan usulan tersebut berlangsung di ruang rapat Komisi VIII DPR RI dan dipimpin Wakil Ketua DPR RI Saan Mustopa.
Saan menyebut jumlah pengusul mencapai 120 anggota berdasarkan tanda tangan yang diserahkan perwakilan masing-masing fraksi. Rinciannya, Fraksi PDI Perjuangan sebanyak 14 anggota, Golkar 11 anggota, Gerindra 11 anggota, NasDem 19 anggota, PKB 18 anggota, PKS 28 anggota, PAN satu anggota, serta Partai Demokrat 18 anggota.
“Total 120 anggota dari delapan fraksi mengusulkan untuk menyatakan hak menyatakan pendapat,” tegas Saan.
Jumlah tersebut jauh melampaui persyaratan minimal pengajuan HMP yang ditetapkan sebanyak 25 anggota DPR. Dengan demikian, secara dukungan jumlah anggota, usulan tersebut telah memenuhi ambang batas untuk diproses lebih lanjut sesuai mekanisme dan tata tertib DPR.
Kini, perhatian publik tertuju pada langkah resmi Gibran dan proses konstitusional yang harus ditempuh setelah surat pengunduran diri diserahkan. Jika pengunduran diri tersebut diproses dan diterima sesuai ketentuan konstitusi, dinamika politik di parlemen dipastikan memasuki babak berbeda. Namun, mundurnya Gibran tidak serta-merta menghapus seluruh persoalan politik dan polemik yang sebelumnya melatarbelakangi pengajuan HMP. (Red)
Penulis : Red
Editor : Redaksi






