Pekanbaru, NagaNews.co – Pengelolaan dana hibah Pemerintah Provinsi Riau senilai Rp161,84 miliar pada enam organisasi perangkat daerah (OPD) menjadi sorotan Dewan Pimpinan Pusat Solidaritas Peduli Keadilan Nasional (DPP SPKN). Organisasi itu akan meminta klarifikasi dokumen perjanjian hibah sekaligus menelusuri daftar penerima bantuan dari APBD Tahun Anggaran 2025.
Berdasarkan dokumen Daftar Penerima Hibah Uang Tahun Anggaran 2025, total anggaran pada enam OPD mencapai Rp161.848.021.570. Realisasi tercatat Rp150.329.434.529, dengan selisih anggaran dan realisasi Rp11.518.587.041.
Enam OPD tersebut meliputi:
ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT
· Dinas Pendidikan: anggaran Rp133.963.957.000, realisasi Rp129.335.763.750
· Dinas Kepemudaan dan Olahraga: anggaran Rp15.013.489.570, realisasi Rp14.988.191.713
· Dinas Kesehatan: anggaran Rp8.407.000.000, realisasi Rp2.874.597.346
· Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik: anggaran Rp2.275.000.000, realisasi Rp2.275.000.000
· Dinas Sosial: anggaran Rp1.238.575.000, realisasi Rp434.975.000
· DP3AP2KB: anggaran Rp950.000.000, realisasi Rp420.906.720
Penelaahan belum mencakup hibah keagamaan, bantuan untuk Lembaga Adat Melayu Riau (LAM Riau), maupun hibah pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.
SPKN Minta Klarifikasi NPHD
Sekretaris Jenderal DPP SPKN, Frans Sibarani, mengatakan pihaknya segera menyurati enam OPD untuk meminta klarifikasi Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) Tahun Anggaran 2025.
SPKN ingin memastikan proses pemberian dan penggunaan dana hibah sesuai ketentuan. Penelusuran menyasar identitas penerima, legalitas lembaga, dasar penetapan bantuan, besaran dana, hingga tujuan pemberiannya. SPKN juga meminta penjelasan laporan pertanggungjawaban penerima hibah serta mekanisme pengawasan dan evaluasi masing-masing OPD.
“Jangan sampai anggaran hibah sudah dialokasikan dalam jumlah besar, tetapi penerimanya tidak tepat sasaran atau penggunaannya tidak sesuai dengan tujuan pemberian hibah. Kami ingin menelusuri siapa saja penerimanya, apa dasar penetapannya, dan apakah pelaksanaannya sudah sesuai dengan NPHD,” ujar Frans.
Menurut Frans, besarnya anggaran maupun tingginya realisasi tidak otomatis membuktikan pelaksanaan hibah sesuai aturan. Dokumen pendukung dan penjelasan OPD diperlukan agar pengawasan berlangsung objektif.
PPID Pemprov Riau Dimintai Data
DPP SPKN juga akan mengajukan permohonan informasi publik kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pemerintah Provinsi Riau. Permohonan mengacu pada Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, khususnya Pasal 9 tentang kewajiban badan publik mengumumkan informasi secara berkala, termasuk kegiatan, kinerja, dan laporan keuangan.
Informasi yang diminta mencakup rincian anggaran dan realisasi hibah, daftar penerima, dokumen penyaluran, laporan pertanggungjawaban, serta hasil pengawasan dan evaluasi. SPKN menyatakan permintaan akan mengikuti mekanisme pelayanan PPID dan ketentuan mengenai informasi yang dikecualikan.
Dana Hibah 2026 dan 2027 Ikut Dipantau
Pengawasan SPKN tidak berhenti pada anggaran 2025. Organisasi itu juga mencermati alokasi dana hibah Pemprov Riau Tahun Anggaran 2026 sebesar Rp174,40 miliar dan Tahun Anggaran 2027 yang mencapai Rp271,12 miliar.
Namun, Frans menegaskan pihaknya belum akan menyimpulkan kedua tahun anggaran tersebut sebelum memperoleh kepastian data Laporan Realisasi Anggaran (LRA).
“Dana hibah tahun 2026 dan 2027 juga masuk dalam perhatian dan pengawasan DPP SPKN. Namun, kami belum bisa menyampaikan hasil telaah karena masih menunggu kepastian data LRA. Kami ingin memastikan informasi yang disampaikan kepada publik benar-benar didukung data yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan,” jelas Frans.
Ia menilai pengawasan anggaran hibah tidak cukup hanya melihat angka dalam APBD. Publik perlu mengetahui siapa penerimanya, bagaimana proses penetapannya, apakah memenuhi persyaratan, serta apakah penggunaan dana sesuai NPHD.
Frans menegaskan DPP SPKN menjalankan fungsi kontrol sosial eksternal untuk mendorong transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Pihaknya tidak mengambil alih kewenangan lembaga pemeriksa maupun aparat penegak hukum.
“Kami tidak menyimpulkan adanya penyimpangan ataupun kerugian keuangan negara hanya berdasarkan angka anggaran dan realisasi. Klarifikasi NPHD, data penerima, serta informasi pertanggungjawaban menjadi dasar penting bagi kami untuk melakukan pengawasan secara objektif,” tegasnya.
DPP SPKN berharap enam OPD dan PPID Pemprov Riau memberikan tanggapan sesuai ketentuan. Hasil klarifikasi dan dokumen yang diperoleh akan menjadi bahan menentukan langkah pengawasan berikutnya. SPKN menegaskan setiap rupiah dana hibah dari APBD harus disalurkan kepada penerima yang memenuhi persyaratan, tepat sasaran, digunakan sesuai peruntukan, serta dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.
Catatan: Angka anggaran dan realisasi merupakan data dalam dokumen yang menjadi bahan penelaahan DPP SPKN. Belum ada kesimpulan mengenai penyimpangan dalam pengelolaan dana hibah tersebut.
Redaksi membuka ruang klarifikasi dan hak jawab bagi Pemprov Riau, enam OPD penerima dana hibah. Langkah ini bagian dari komitmen menjaga keberimbangan, akurasi, dan profesionalitas jurnalistik sesuai Kode Etik (Red/Rilis)
Penulis : Red
Editor : Redaksi
Sumber Berita : DPP-SPKN






