BREAKING: Gibran Dijadwalkan Mundur Resmi, Surat Diserahkan ke MPR Pukul 10.00 WIB

Kamis, 12 November 2026

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Keterangan foto: Presiden Prabowo dan Wapres Gibran dalam satu kesempatan kegiatan kenegaraan. (dok.ist)

Keterangan foto: Presiden Prabowo dan Wapres Gibran dalam satu kesempatan kegiatan kenegaraan. (dok.ist)

Jakarta, NagaNews.co – Polemik terkait Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka memasuki babak baru. Gibran dijadwalkan menyerahkan surat pengunduran dirinya sebagai Wakil Presiden RI kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI pada Kamis (12/11/2026) pukul 10.00 WIB.

Kepastian agenda tersebut disampaikan Ketua Fraksi PAN MPR RI yang juga anggota Komisi III DPR RI, Sarifuddin Sudding. Ia membenarkan informasi mengenai rencana penyerahan surat pengunduran diri putra sulung Presiden ke-7 RI Joko Widodo tersebut.

“Iya betul, informasinya seperti itu,” kata Sudding saat dikonfirmasi wartawan, Kamis (12/11/2026) pagi.

ADVERTISEMENT

ads

SCROLL TO RESUME CONTENT

Menurut Sudding, sebagaimana dikutip dari AFU.ID, surat pengunduran diri Gibran tetap akan dibacakan dalam Rapat Paripurna DPR RI yang dijadwalkan berlangsung hari ini.

Namun, langkah politik tersebut diperkirakan mengubah arah pembahasan usulan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) terhadap Gibran yang sebelumnya diajukan 120 anggota DPR dari delapan fraksi.

Sudding menilai usulan HMP kemungkinan tidak akan dilanjutkan karena objek yang menjadi sasaran penggunaan hak tersebut, yakni pemberhentian Gibran dari jabatan wakil presiden, sudah tidak relevan apabila pengunduran dirinya telah berlaku secara resmi.

“Usulan HMP tetap dibacakan, apakah dilanjutkan, saya kira tidak. Karena objek HMP untuk memberhentikan Gibran dari posisi wakil presiden, sementara yang bersangkutan sudah mundur dari posisi tersebut,” jelasnya.

Surat Mundur Diserahkan ke Prabowo di Halim

Informasi pengunduran diri Gibran sebelumnya mencuat pada Rabu (11/11/2026). Ketua Umum Pro Jokowi (Projo), Budi Arie Setiadi, secara terbuka membenarkan kabar tersebut.

Budi Arie menyebut Gibran telah menyatakan mundur dari jabatan wakil presiden. Bahkan, surat pengunduran diri itu disebut telah diserahkan langsung kepada Presiden Prabowo Subianto di Pangkalan TNI AU Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur.

Penyerahan surat tersebut disebut berlangsung setelah Prabowo kembali dari kunjungan kerja di Provinsi Aceh.

“Gibran mundur. Betul,” kata Budi Arie saat dikonfirmasi wartawan.

Ketika ditanya mengenai penyerahan surat kepada Prabowo, Budi Arie juga membenarkan informasi tersebut.

“Diserahkan di Halim,” ujarnya.

120 Anggota DPR Desak HMP

Kabar pengunduran diri Gibran muncul di tengah menguatnya tekanan politik di parlemen. Sehari sebelumnya, Rabu (11/11/2026), sebanyak 120 anggota DPR dari delapan fraksi resmi mengajukan usulan penggunaan Hak Menyatakan Pendapat terkait polemik Gibran.

Penyerahan usulan tersebut berlangsung di ruang rapat Komisi VIII DPR RI dan dipimpin Wakil Ketua DPR RI Saan Mustopa.

Saan menyebut jumlah pengusul mencapai 120 anggota berdasarkan tanda tangan yang diserahkan perwakilan masing-masing fraksi. Rinciannya, Fraksi PDI Perjuangan sebanyak 14 anggota, Golkar 11 anggota, Gerindra 11 anggota, NasDem 19 anggota, PKB 18 anggota, PKS 28 anggota, PAN satu anggota, serta Partai Demokrat 18 anggota.

“Total 120 anggota dari delapan fraksi mengusulkan untuk menyatakan hak menyatakan pendapat,” tegas Saan.

Jumlah tersebut jauh melampaui persyaratan minimal pengajuan HMP yang ditetapkan sebanyak 25 anggota DPR. Dengan demikian, secara dukungan jumlah anggota, usulan tersebut telah memenuhi ambang batas untuk diproses lebih lanjut sesuai mekanisme dan tata tertib DPR.

Kini, perhatian publik tertuju pada langkah resmi Gibran dan proses konstitusional yang harus ditempuh setelah surat pengunduran diri diserahkan. Jika pengunduran diri tersebut diproses dan diterima sesuai ketentuan konstitusi, dinamika politik di parlemen dipastikan memasuki babak berbeda. Namun, mundurnya Gibran tidak serta-merta menghapus seluruh persoalan politik dan polemik yang sebelumnya melatarbelakangi pengajuan HMP. (Red)

Lihat semua berita di Indeks

Penulis : Red

Editor : Redaksi

Berita Terkait

Didukung Pengusaha Muda, DPPKP Kota Langsa Gelar Pasar Pangan Murah di Area Car Free Day (CFD)
CFD Meriah, Jalan Santai HUT HGN dan PGRI ke-81 serta Gelar Pangan Murah Diserbu Masyarakat
Hasil Investigasi: 41 Desa di Kota Langsa Belum Terbangun KDMP Syariah, Terkendala Persoalan Lahan
SPKN Soroti Dana Hibah Riau Rp161,84 Miliar, Enam OPD Diminta Buka Data Penerima
Gampong Simpang Lhee Langsa Barat Gelar Musgam, Susun Prioritas Pembangunan ke Depan
Sejarah Baru di Riau: 338 Ribu Hektare Izin PT RAPP Dicabut, PKS hingga Kebun Sawit PT GSL Resmi Diambil Alih Negara
Pererat Silaturahmi dengan Insan Pers, Kantor Imigrasi Kelas II TPI Langsa Gelar Media Gathering
Buka Rakernas Forsesdasi 2026, Sekjen Kemendagri Dorong Pemda Prioritaskan Anggaran untuk Pelayanan Publik
Berita ini 11 kali dibaca
Tag :

Berita Terkait

Minggu, 22 November 2026 - 16:17 WIB

Didukung Pengusaha Muda, DPPKP Kota Langsa Gelar Pasar Pangan Murah di Area Car Free Day (CFD)

Minggu, 22 November 2026 - 15:06 WIB

CFD Meriah, Jalan Santai HUT HGN dan PGRI ke-81 serta Gelar Pangan Murah Diserbu Masyarakat

Minggu, 22 November 2026 - 12:55 WIB

Hasil Investigasi: 41 Desa di Kota Langsa Belum Terbangun KDMP Syariah, Terkendala Persoalan Lahan

Sabtu, 21 November 2026 - 18:19 WIB

SPKN Soroti Dana Hibah Riau Rp161,84 Miliar, Enam OPD Diminta Buka Data Penerima

Sabtu, 21 November 2026 - 09:10 WIB

Gampong Simpang Lhee Langsa Barat Gelar Musgam, Susun Prioritas Pembangunan ke Depan

Berita Terbaru