Aceh, NagaNews.co, – Pemerintah telah menuntaskan penyaluran tambahan Transfer ke Daerah (TKD) bagi wilayah terdampak bencana di Provinsi Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Hingga 4 Mei 2026, total tambahan TKD sebesar Rp10,65 triliun cair 100 persen, memberikan dorongan signifikan terhadap percepatan pemulihan pascabencana di ketiga provinsi tersebut.
Penyaluran TKD dilakukan secara bertahap untuk memastikan likuiditas daerah tetap terjaga. Tahap pertama sebesar 40 persen (Rp4,38 triliun) disalurkan pada 27 Februari 2026. Tahap kedua sebesar 30 persen (Rp3,19 triliun) menyusul pada 31 Maret 2026. Tahap ketiga sebesar 30 persen (Rp3,06 triliun) disalurkan pada 4 Mei 2026. Seluruh tahapan dilaksanakan tanpa syatan penyaluran (without disbursement conditions), sehingga pemerintah daerah dapat segera mengakselerasi program pemulihan di lapangan.
Realisasi ini memastikan bahwa seluruh pemerintah daerah di wilayah terdampak memiliki ruang fiskal yang memadai untuk mempercepat rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Secara rinci, Provinsi Aceh menerima tambahan TKD sebesar Rp1,65 triliun, Sumatera Utara Rp6,35 triliun, dan Sumatera Barat Rp2,63 triliun. Seluruh dana telah tersalurkan penuh hingga ke tingkat kabupaten/kota, mencakup tambahan Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU), serta Dana Otonomi Khusus (Otsus).
Khusus untuk Aceh, sebanyak 8 kabupaten/kota yang terdampak parah juga mendapatkan tambahan sebesar Rp287 miliar dari mekanisme hibah yang disalurkan oleh sejumlah kabupaten/kota di Sumatera Utara dan Sumatera Barat.
Kebijakan Strategis Presiden
Ketua Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Satgas PRR) Pascabencana Sumatera, Muhammad Tito Karnavian, menyatakan bahwa kebijakan tambahan TKD ini merupakan langkah strategis Presiden Prabowo Subianto untuk memastikan pemulihan yang cepat dan merata.
“Presiden memutuskan seluruh provinsi dan kabupaten/kota diberikan tambahan TKD. Totalnya sekitar Rp10,6 triliun. Ini untuk memastikan pemulihan berjalan cepat dan merata,” ujar Tito di Medan, Sumatera Utara, Rabu (22/4/2026).
Ia menjelaskan bahwa keputusan tersebut diambil setelah mempertimbangkan kebutuhan riil di lapangan. Pemerintah tidak hanya menyasar daerah yang terdampak langsung, tetapi seluruh daerah dalam satu provinsi agar proses pemulihan berjalan lebih terintegrasi.
“Kalau hanya daerah terdampak saja, angkanya sekitar Rp8 triliun. Tapi Presiden memutuskan semuanya diberikan. Ini bentuk keberpihakan terhadap percepatan pemulihan,” tambahnya.
Dampak Mulai Terlihat
Tito menegaskan bahwa dampak penyaluran TKD sudah mulai terlihat di lapangan. Infrastruktur dasar seperti jalan dan jembatan kini berfungsi kembali, distribusi logistik tidak lagi mengalami hambatan, serta layanan dasar masyarakat seperti listrik, BBM, dan aktivitas pasar rakyat telah kembali berjalan di sebagian besar wilayah.
“Per hari ini kami melihat sebagian besar sudah normal secara fungsional. Jalan bisa dilewati, logistik tidak ada masalah, listrik dan pasar juga sudah berjalan,” jelasnya.
Dengan dukungan fiskal yang telah tersalurkan penuh, pemerintah daerah kini memasuki fase percepatan pemulihan yang lebih masif. Pembangunan hunian tetap, pemulihan fasilitas publik, hingga penguatan ekonomi masyarakat terdampak dipastikan berjalan lebih cepat seiring dengan tersedianya anggaran yang memadai.(rillis/Satgas PRR)
Penulis : MS
Editor : Redaksi
