Jakarta, NagaNews.co – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) sekaligus Ketua Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (PRR) Pascabencana Wilayah Sumatera, Muhammad Tito Karnavian, mengungkapkan bahwa pemulihan sektor kesehatan di wilayah terdampak bencana menunjukkan progres signifikan.
Hampir seluruh rumah sakit umum daerah (RSUD) dan pusat kesehatan masyarakat (Puskesmas) di wilayah terdampak telah kembali beroperasi 100 persen. Saat ini, hanya enam Puskesmas Pembantu (Pustu) yang masih dalam proses pemulihan.
Tito mengapresiasi langkah cepat Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin beserta jajaran yang telah mengerahkan berbagai sumber daya untuk mempercepat pemulihan fasilitas kesehatan pascabencana.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“RSUD hampir 100 persen semua, Puskesmas 100 persen, tinggal enam Pustu. Dan kita sampaikan ini adalah agar masyarakat bisa mengetahui bahwa proses percepatan rehab rekon yang ditarget tiga tahun 2026, 2027, 2028 ini terus berjalan,” ujar Tito.
Hal itu disampaikannya seusai memimpin Rapat Koordinasi dan Press Release Perkembangan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Fasilitas Kesehatan Pascabencana Alam di Sumatera secara hybrid dari Posko Satgas PRR di Kantor Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Jakarta, Kamis (15/10/2026).
Menurut Tito, percepatan pemulihan fasilitas kesehatan diharapkan menjadi motivasi bagi pemerintah daerah (Pemda) untuk mengoptimalkan rehabilitasi dan rekonstruksi di wilayah masing-masing.
Terlebih, Presiden Prabowo Subianto telah memberikan perhatian khusus melalui sejumlah tambahan dukungan anggaran bagi daerah terdampak bencana.
Dukungan tersebut diberikan melalui tiga skema. Pertama, tambahan Belanja Tidak Terduga (BTT) sebesar Rp4 miliar untuk masing-masing dari 52 kabupaten/kota di tiga provinsi, serta Rp20 miliar untuk masing-masing dari tiga provinsi terdampak.
Kedua, bantuan keuangan Presiden berupa tambahan Transfer ke Daerah (TKD) sebesar Rp10,64 triliun pada Februari lalu. Ketiga, bantuan keuangan Presiden melalui TKD sebesar Rp1,4 triliun bagi provinsi, kabupaten, dan kota yang terdampak bencana di Sumatera.
Dengan dukungan anggaran tersebut, Tito berharap pemerintah daerah dapat mempercepat pemulihan dan memanfaatkan anggaran secara optimal untuk memenuhi kebutuhan masyarakat pascabencana.
Namun, berdasarkan data Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah (Ditjen Keuda) Kemendagri per 12 Oktober 2026, masih terdapat sejumlah daerah yang realisasi anggaran tambahan TKD-nya belum optimal, bahkan berada di bawah 50 persen.
“Ada juga yang [realisasi anggarannya] masih di bawah 10 persen, padahal ini sudah bulan Oktober pertengahan. Dengan adanya zoom meeting ini saya berharap teman-teman dari kepala daerah terpancing sambil kami juga melakukan pendampingan, turun, supaya mereka gunakan uangnya,” kata Tito.
Ia menegaskan, pemulihan pascabencana merupakan tanggung jawab bersama antara pemerintah pusat dan daerah. Karena itu, seluruh pihak harus bergerak secara paralel agar berbagai sektor yang terdampak bencana dapat kembali berfungsi secara normal.
“Pemulihan ini harus dikerjakan bersama-sama. Pusat dapat anggaran, juga K/L dan juga daerah yang juga dapat anggaran, sama-sama paralel bekerja,” tegasnya.
Kegiatan tersebut turut dihadiri Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin beserta jajaran, Sekretaris Jenderal Kemendagri Tomsi Tohir, serta sejumlah pejabat kementerian/lembaga dan perwakilan pemerintah daerah. (MS/Rilis)
Penulis : MS
Editor : Redaksi
Sumber Berita : Puspen Kemendagri
