Palembang, NagaNews.co – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian menekankan pentingnya peran aktif pemerintah daerah (Pemda) dalam memperkuat pencegahan kebakaran hutan dan lahan (karhutla), dengan melibatkan jajaran hingga tingkat desa. Langkah ini dinilai krusial mengingat kondisi kemarau panjang yang berpotensi memicu munculnya titik api baru.
Pernyataan tersebut disampaikan Mendagri dalam Rapat Satgas Karhutla Provinsi Sumatera Selatan di Posko Utama Satgas Karhutla, Kota Palembang, Senin (24/8/2026). Rapat yang dipimpin langsung oleh Presiden Prabowo Subianto itu berlangsung setelah Mendagri terlebih dahulu mengikuti Rapat Internal Karhutla bersama Presiden di Posko Aju, Pekanbaru, Riau.
Menurut Mendagri, upaya pencegahan tidak hanya menjadi tanggung jawab Pemda, tetapi juga harus melibatkan jajaran TNI dan Polri yang memiliki struktur teritorial hingga tingkat desa. Pendekatan yang dilakukan berupa pemberian pemahaman kepada masyarakat, termasuk pihak-pihak yang kerap diminta atau disuruh melakukan pembakaran lahan.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Nah, ini dikumpulkan, di-move sedikit, di-bluffing, supaya mereka mentaati. Kalau enggak, akan dilakukan pendekatan hukum yang tegas. Kami kira demikian,” ujar Mendagri.
Ia menegaskan bahwa penanganan karhutla tidak boleh hanya berfokus pada pemadaman titik api yang sudah muncul, tetapi harus diimbangi dengan upaya pencegahan agar tidak timbul kebakaran baru.
“Ini sambil yang 1.900 hektare dikeroyok rame-rame untuk dipadamkan, paralel dengan itu—karena seperti yang kami sampaikan di Pekanbaru tadi, kemarau yang cukup lumayan panjang, Pak—jadi jangan sampai terjadi pembakaran baru,” jelasnya di hadapan Presiden. (MS)
Penulis : MS
Editor : Redaksi
Sumber Berita : Puspen Kemendagri
